Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait penggunaan jet pribadi yang dimiliki oleh Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji apakah penggunaan fasilitas tersebut mengandung unsur gratifikasi yang melanggar hukum.
Insiden ini terjadi pada 15 Februari 2026 saat Menteri Nasaruddin melakukan kunjungan kerja resmi ke Takalar, Sulawesi Selatan, untuk menghadiri peresmian gedung Balai Sarkiah, yang berkaitan dengan Yayasan Pendidikan OSO. Dokumentasi perjalanan Menteri menggunakan jet pribadi ini kemudian beredar di media sosial sehingga menimbulkan reaksi publik mengenai transparansi dan etika pejabat publik.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pada 18 Februari 2026 bahwa langkah ini merupakan pemeriksaan awal dan belum merupakan penyidikan pidana. Fokus kajian KPK adalah memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Setyo juga mengimbau Menteri Nasaruddin untuk segera mengajukan klarifikasi secara sukarela kepada Direktorat Gratifikasi KPK tanpa harus menunggu pemanggilan resmi. Hal ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum terkait penerimaan hadiah atau fasilitas.
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pejabat publik diwajibkan melaporkan penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatannya dalam waktu 30 hari. Apabila tidak dilaporkan, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut seperti pemanggilan atau keputusan terkait kasus ini.
Kasus ini mengingatkan pada pemeriksaan serupa yang dilakukan KPK terhadap penggunaan jet pribadi oleh tokoh lain, termasuk Kaesang Pangarep, meski konteks dan pihak terkait berbeda. Penyelidikan ini menjadi sorotan publik karena mempertanyakan integritas dan akuntabilitas pejabat negara dalam memanfaatkan fasilitas dari pihak ketiga yang memiliki keterkaitan politik.